PPDI Bireuen Sampaikan Tantangan Disabilitas Kepada GeRAK Aceh

 

Bireuen-- Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bireuen, melakukan diskusi dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, guna menyampaikan tantangan yang selama ini mereka hadapi sebagai penyandang disabilitas. Diskusi dilakukan di Café Zaraziq Matang, dengan mematuhi protokol kesehatan, Jumat (11/03/2022).

ketua PPDI Bireuen, Husaini, menyampaikan selama ini keberadaan disabilitas masih dipandang sebelah mata. Meskipun mulai dilibatkan di dalam berbagai rapat-rapat perencanaan pembangunan, tapi sekadar pelengkap.

“Pemerintah seharusnya melakukan upaya merancang dan melaksanakan pembangunan yang lebih inklusif. Jadi kami diundang bukan sekadar pelengkap, tapi ada kebijakan yang mengakomodir kebutuhan kami,” ujarnya.

Husaini menjelaskan, pembangunan yang inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan.

Meskipun begitu, Husaini memberikan apresiasi kepada Bupati Bireuen Muzakkar Agani, yang telah memberikan respon positif dengan memberikan fasilitas sekretariat PPDI bertempat di Panti Sosial Tresna Werdha Balai Kasih, di Gampong Cot Bada, Kecamatan Peusangan.

Pemberian fasilitas tersebut merupakan buah dari pendampingan dari GeRAK Aceh melalui Program Demokrasi Resiliensi (DemRes), didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan DFAT. Proses mendapatkan fasilitas ini juga difasilitasi oleh Bob Mizwar selaku kepala Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Bireuen.

Husaini berharap ke depan keberadaan mereka dianggap ada, tidak berhenti sampai pemberian sekretariat saja. Penyandang disabilitas harus diberikan ruang ekspresi yang sama dengan non disabilitas.  

Pada kesempatan itu, Husaini juga mengatakan, ada oknum di Dinsos yang memanfaatkan PPDI sebagai “petugas” pendataan penyandang disabilitas di Bireuen. Menurutnya, tugas tersebut bukan tupoksi mereka. Di sisi lain, ketika mereka mengajukan proposal untuk pengadaan alat bantu, pihak Dinsos beberapa waktu kemudian meminta dibuatkan proposal baru, karena yang telah diserahkan, hilang. Pihak PPDI kaget dan kebingungan, karena di dalam proposal itu memuat data penyandang disabilitas di Bireuen.

“Kami kira ini sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak diselesaikan dengan baik. Risikonya adalah lunturnya kepercayaan teman-teman disabilitas kepada kami yang memfasilitasi, dengan meminta ulang data personal mereka,” kata Husaini.

Di akhir diskusi, Husaini mengatakan PPDI bersedia menjadi penghubung pemerintah dan penyandang disabilitas, tapi harus diperlakukan dengan baik. Jangan hanya karena mereka dianggap lemah, diperlakukan sesuka hati oknum pegawai negeri.

(Fakhrurrazi/ Yaziz)