KabarJW — Pengalaman sulitnya mengakses
data desa terdampak banjir di Kabupaten Bireuen pada masa awal tanggap darurat,
diungkapkan seorang relawan saat kegiatan audiensi antara gerakan sipil dengan
unsur eksekutif dan legislatif di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Bireuen, Selasa (10/03/2026).
Hal tersebut disampaikan relawan Humansight,
Muhammad Arif yang akrab disapa Abiet, ketika menanggapi pernyataan Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah SP, yang menyebut data
kebencanaan terbuka bagi publik.
Abiet menjelaskan bahwa pada
hari-hari awal banjir, ia mendampingi tim medis dari organisasi kemanusiaan
Bulan Sabit Merah, yang hendak memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
terdampak.
Sebelum menuju lokasi, rombongan
terlebih dahulu mendatangi posko pemerintah untuk meminta informasi mengenai
desa terdampak serta wilayah prioritas yang membutuhkan layanan medis.
Namun, data tersebut tidak tersedia
di posko.
“Pada saat itu kami tidak
mendapatkan data desa terdampak maupun rekomendasi wilayah prioritas untuk
layanan medis,” ujarnya.
Karena tidak memperoleh informasi
resmi, tim akhirnya memutuskan bergerak secara mandiri untuk mencari wilayah
yang membutuhkan bantuan medis.
Abiet juga menyebut pernah menerima
informasi bahwa Desa Kubu telah memiliki posko kesehatan. Namun ketika tim tiba
di lokasi, posko tersebut tidak ditemukan.
Menurut koalisi masyarakat sipil,
pengalaman tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem informasi
kebencanaan, terutama pada fase awal tanggap darurat.
Koalisi menilai ketersediaan data
yang terbuka, akurat, dan mudah diakses publik sangat penting agar koordinasi
penanganan bencana berjalan lebih efektif serta memudahkan relawan dan lembaga
kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
[Fakhrurrazi/ Jurnalis Warga]
0 Komentar