Gerakan Masyarakat Sipil Desak Reformasi Tata Kelola Banjir di Bireuen

Korban masih di tenda pengungsian, isu disabilitas dan transparansi anggaran menjadi sorotan dalam forum diskusi publik.

Yulidar dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bireuen memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam situasi bencana di Bireuen.

KabarJW – Perwakilan masyarakat sipil di Kabupaten Bireuen menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengurai Akar Bencana: Peran Negara, Kebijakan, dan Partisipasi Publik di Kabupaten Bireuen” pada Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini difasilitasi oleh LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melalui Program Demokrasi Resiliensi (DemRes).

FGD tersebut menghimpun pengalaman korban banjir, kelompok rentan, akademisi, jurnalis, dan elemen masyarakat sipil guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada DPRK Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Program Officer DemRes Kabupaten Bireuen, Murni M. Nasir dari GeRAK Aceh, menyampaikan bahwa banjir yang berulang di Bireuen tidak dapat dilihat semata sebagai peristiwa alam.

“Banjir yang terjadi harus dibaca sebagai persoalan tata kelola. Ada problem struktural dalam pengawasan tata ruang, izin lingkungan, hingga mitigasi berbasis risiko yang belum berjalan maksimal,” ujar Murni.

Ia menambahkan, FGD ini bertujuan memastikan suara korban dan kelompok rentan menjadi bagian dari perumusan kebijakan daerah.

“Kita ingin rekomendasi yang lahir dari forum ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh DPRK dan pemerintah kabupaten,” katanya.

Sejumlah peserta juga menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana yang dinilai belum optimal. Furqan, warga Kuala Ceurape, menyebut respons awal pemerintah belum maksimal.

“Penanganannya belum maksimal. Di hari-hari awal, masyarakat masih banyak yang bertahan sendiri tanpa kepastian bantuan,” ujarnya.

Sementara itu, Fauzan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti kondisi pengungsian yang masih memprihatinkan.

“Sampai sekarang masih banyak korban banjir yang tinggal di tenda pengungsian. Ini menunjukkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan seperti yang diharapkan,” kata Fauzan.

Isu disabilitas juga menjadi perhatian dalam diskusi. Yulidar dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bireuen, menilai pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi bencana belum maksimal.

“Pendataan disabilitas belum akurat dan fasilitas pengungsian belum aksesibel. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas sering kali terabaikan,” ungkap Yulidar.

 

[Muhammad Akmal/ Jurnalis Warga]